Indomalut.com – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate menggelar rapat finalisasi tahap akhir APBD 2026.
Rapat yang berlangsung pada Senin, (24/11/2025) ini menjadi krusial sebelum pengesahan APBD 2026 yang dijadwalkan pada Rabu malam.
Ketua TAPD Kota Ternate, Rizal Marasaoly, menekankan pentingnya menggenjot pendapatan daerah di tengah pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
“TAPD perlu berikhtiar agar belanja yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus diprioritaskan,” ujarnya kepada awak media usai pertemuan.
Rizal menjelaskan, Pemerintah Kota Ternate telah memenuhi belanja minimum, bahkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Namun, Pemkot membutuhkan stimulus anggaran tambahan berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi untuk memperkuat kegiatan tahun depan.
“Masih ada kurang lebih 60 miliar sekian yang itu kalau dibayar, mungkin tidak sekaligus mengingat kondisi keuangan daerah yang belum stabil,” ujarnya.
“Namun, jika dibayar pelan-pelan, itu bisa mengurangi beban APBD dalam menyelesaikan beberapa kewajiban penting, visi-misi terhadap implementasi program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, misalnya pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan,”tambahnya
Rizal memastikan bahwa pagu anggaran untuk pendidikan dan kesehatan tidak akan bergeser karena adanya kebijakan nasional yang tidak bisa diubah.
“Ada beberapa OPD yang terjadi penyesuaian, yang penyesuaian pagunya itu penurunannya cukup drastis, namun untuk pendidikan dan kesehatan itu tetap, karena ada DAU dan DAK di situ yang di dalam tahun 2026 itu tetap, seperti tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.
Pemerintah dan DPRD Kota Ternate berharap kondisi keuangan daerah dapat kembali normal di tahun depan. Rizal berharap pemerintah pusat tidak menunda TKD dan dapat mengarahkan program-program di daerah agar lebih terukur.
“Saya yakin, bahwa di tahun berikutnya ada kucuran dana dari APBN untuk membiayai sejumlah program kegiatan yang ada di setiap daerah dengan Juknis yang terukur,” ujarnya.
Rizal menambahkan, dalam rapat tahap akhir ini, semua pandangan akhir fraksi menerima dan memberikan catatan kepada TAPD agar pelayanan dasar tetap berjalan meskipun pagu menurun.
“Minimal ada sedikit sentuhan dari APBD dalam hal ini DAU untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut,” pungkasnya. ***
