Indomalut.com — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Maluku Utara mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VIII, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera turun langsung ke Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Desakan ini disampaikan menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut sejak Rabu, 7 Januari 2026.
Bencana hidrometeorologi ini dipicu oleh intensitas hujan yang sangat tinggi sejak Selasa, 6 Januari 2026. Berdasarkan data sementara, sebanyak 3.444 jiwa dari 726 kepala keluarga terdampak, 1.500 jiwa terpaksa mengungsi, serta dua orang dilaporkan meninggal dunia akibat tanah longsor di Desa Soasio, Kecamatan Loloda.
Laporan resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara mencatat, banjir terjadi sekitar pukul 04.00 WIT dan melanda lima kecamatan, yakni Sahu Timur, Ibu, Tabaru, Ibu Selatan, dan Loloda, dengan total sembilan desa terdampak.
Ketua Umum Badko HMI Maluku Utara, Akbar Lakoda, menegaskan bahwa skala dan kompleksitas bencana tersebut tidak bisa ditangani hanya melalui mekanisme administratif dari pusat. Menurutnya, kehadiran langsung negara di lokasi terdampak menjadi hal yang sangat mendesak.
“Bencana ini bukan sekadar angka statistik. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal, dua nyawa melayang, dan akses antar desa terputus total. Negara tidak boleh hanya hadir melalui laporan, tetapi harus hadir secara fisik di tengah penderitaan rakyat Halmahera Barat,” tegas Akbar, Kamis (08/01/2026).
Wilayah paling terdampak berada di Kecamatan Ibu, khususnya Desa Tongute Ternate dan Desa Gamlamo. Di Desa Tongute Ternate, tercatat 1.300 jiwa terdampak, dengan 1.000 jiwa mengungsi. Selain itu, sebanyak 11 rumah mengalami rusak berat dan 100 rumah rusak ringan.
Sementara itu, di Desa Gamlamo terdapat 1.509 jiwa terdampak, dengan 500 jiwa mengungsi secara mandiri. Kerusakan di desa tersebut meliputi tujuh rumah rusak berat dan 15 rumah rusak ringan.
Peristiwa paling fatal terjadi di Desa Soasio, Kecamatan Loloda, di mana dua warga meninggal dunia akibat tertimbun longsor. Hingga kini, akses menuju desa tersebut masih terputus akibat longsoran di ruas jalan Ibu–Kedi, sehingga menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan lanjutan.
Secara keseluruhan, bencana banjir dan longsor di Halmahera Barat mengakibatkan 34 rumah rusak berat, tiga rumah rusak sedang, dan 286 rumah rusak ringan. Selain itu, satu unit pasar dan satu unit ruko dilaporkan mengalami kerusakan berat.
Badko HMI Maluku Utara mengapresiasi langkah cepat BPBD bersama TNI, Polri, Basarnas, Dinas Sosial, Kominfo, PLN, serta unsur terkait lainnya dalam melakukan evakuasi dan penanganan darurat, termasuk penyaluran bantuan awal berupa satu ton beras dan 500 dus mi instan. Namun demikian, kondisi di lapangan dinilai masih sangat memprihatinkan.
Curah hujan yang masih tinggi, terputusnya jaringan listrik dan komunikasi di sejumlah wilayah, serta keterbatasan tempat pengungsian menjadi tantangan serius. Warga terpaksa mengungsi di rumah penduduk, sekolah, dan balai desa. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi cuaca ekstrem masih akan berlangsung hingga 11 Januari 2026.
“Situasi ini membutuhkan intervensi nasional yang serius, bukan sekadar bantuan simbolik. Kami mendesak DPR RI Komisi VIII untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara nyata, serta BNPB untuk memperkuat respons darurat di lapangan,” lanjut Akbar.
Selain itu, Badko HMI Maluku Utara juga mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat segera menetapkan status tanggap darurat sesuai rekomendasi BPBD. Penetapan status tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat, seperti tenda pengungsian, makanan siap saji, selimut, perlengkapan bayi, dan kebutuhan dasar lainnya.
“Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, dan negara tidak boleh absen ketika bencana melanda wilayah kepulauan seperti Maluku Utara yang selama ini kerap luput dari perhatian pemerintah pusat,” tutupnya. (*)
