Indomalut.com — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Maluku Utara menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada proyek fisik dan infrastruktur. Menurut organisasi mahasiswa tersebut, pembangunan yang berkelanjutan harus bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama kemajuan jangka panjang.
Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (P.A.O) BADKO HMI Maluku Utara, Alfian M. Hamzah, menilai masih banyak pemerintah daerah di Maluku Utara yang belum memahami esensi pembangunan manusia, khususnya di sektor pendidikan tinggi. Akibatnya, investasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia kerap terabaikan.
“Pembangunan sumber daya manusia adalah investasi strategis, bukan beban anggaran. Daerah yang hanya sibuk membangun gedung, tetapi abai pada kualitas manusianya, sejatinya sedang menyiapkan kegagalan di masa depan,” tegas Alfian dalam keterangannya, Sabtu (11/01/2026).
Alfian mencontohkan Program Beasiswa “Halteng Pintar” yang digagas Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sebagai praktik baik kebijakan pembangunan yang berpihak pada pendidikan. Program tersebut membiayai biaya kuliah mahasiswa selama masa studi, bahkan telah melahirkan lulusan hingga jenjang Strata 2 (S2).
Menurutnya, kebijakan itu membuka akses luas bagi anak-anak daerah untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa terbebani persoalan biaya. “Halteng Pintar menunjukkan bahwa ketika pemerintah memiliki keberanian politik dan visi jangka panjang, pendidikan bisa dijadikan prioritas utama. Ini bukan semata soal kemampuan fiskal, tetapi kemauan dan keberpihakan politik,” ujarnya.
BADKO HMI Maluku Utara juga menyoroti ironi di sejumlah daerah yang memiliki pendapatan cukup besar, namun minim alokasi anggaran pendidikan. Kondisi tersebut, kata Alfian, memaksa generasi muda berjuang sendiri menghadapi mahalnya biaya kuliah.
“Banyak daerah kaya sumber daya alam, tetapi miskin keberanian untuk membiayai pendidikan rakyatnya. Ini adalah bentuk kegagalan moral dan politik anggaran,” lanjutnya.
Ia mengingatkan, tanpa pembangunan kualitas manusia, bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban sosial, seperti meningkatnya pengangguran terdidik, kemiskinan struktural, serta ketimpangan sosial yang kian tajam.
Karena itu, BADKO HMI Maluku Utara mendesak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Maluku Utara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pembangunan dan menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap.
“Jika daerah lain di Maluku Utara serius ingin maju, maka berkacalah pada Halteng Pintar. Pendidikan gratis bagi mahasiswa bukan mimpi, melainkan pilihan politik,” pungkas Alfian.
BADKO HMI Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik yang berpihak pada pembangunan sumber daya manusia, serta bersikap kritis terhadap pemerintah daerah yang dinilai abai terhadap masa depan generasi muda. (*)
