Indomalut.com, Halmahera Selatan – Aliansi Revolusi AgroMaritim yang terdiri dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Indari (IPMI), Gerakan Pemuda Pelajar Mahasiswa Loleo Jaya (GPPML), dan Gerakan Persatuan Mahasiswa Obi (GPMO) Maluku Utara mencatatkan capaian penting dalam perjuangan mengawal aspirasi masyarakat pesisir dan pedesaan di Kabupaten Halmahera Selatan.
Langkah awal perjuangan tersebut dilakukan melalui audiensi bersama Wakil Bupati Halmahera Selatan pada Senin, 19 Januari 2026, di ruang kerja Wakil Bupati sejak pukul 11.00 hingga 14.30 WIT. Dalam pertemuan itu, aliansi menyampaikan sejumlah persoalan mendesak, khususnya terkait mandeknya transportasi laut yang melayani Pulau Obi, Pelabuhan Loleo Jaya, dan Pelabuhan Laut Indari.
Wakil Bupati Halmahera Selatan menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut, termasuk menjadikan transportasi laut sebagai perhatian utama pemerintah daerah.
Selain isu transportasi laut, masing-masing organisasi dalam Aliansi Revolusi AgroMaritim turut menyampaikan persoalan spesifik dari wilayahnya.
Ketua Umum IPMI, M. Sahrul H. Rajaloa, mengungkapkan persoalan upah material, upah buruh, dan upah tukang pada proyek jalan lapen di Desa Indari yang belum dibayarkan selama kurang lebih empat bulan.
Berkat pengawalan dan tekanan aliansi, upah tersebut akhirnya dibayarkan pada Jumat, 23 Januari 2026.
Sementara itu, Ketua Umum GPPML, Muhammad Yusuf, bersama mahasiswa Loleo Jaya, termasuk Isran Safrudin, menyampaikan kondisi jalan Desa Loleo Jaya yang mengalami kerusakan parah dan berharap agar menjadi prioritas pembangunan daerah.
Ketua Umum GPMO Maluku Utara, Rahman Udin, menyampaikan kebutuhan penambahan sekretariat permanen mahasiswa Obi. Ia meminta pemerintah daerah memfasilitasi rekomendasi dan mediasi dengan pihak Harita Group, mengingat jumlah mahasiswa Obi terus bertambah dan tidak lagi sebanding dengan kapasitas sekretariat yang ada.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati meminta GPMO menyiapkan berkas administrasi untuk segera ditindaklanjuti.
Sebagai bentuk penagihan komitmen pemerintah, Aliansi Revolusi AgroMaritim kembali menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 26 Januari 2026. Aksi tersebut digelar untuk menuntut kepastian pengaktifan transportasi laut di Pelabuhan Obi, Pelabuhan Loleo Jaya, dan Pelabuhan Laut Indari.
Aksi itu diterima langsung oleh Bupati Halmahera Selatan di ruang rapat pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa pada pertengahan Februari 2026, kapal KM Ajul Safikran akan kembali beroperasi seperti sebelumnya dengan rute Pelabuhan Loleo Jaya, Pelabuhan Laut Indari, dan Botang Lomang.
Untuk memberikan kepastian kebijakan dan kekuatan hukum, Bupati secara langsung menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan agar membuat surat pernyataan resmi kepada pihak pengelola KM Ajul Safikran. Selain itu, Bupati juga memastikan bahwa pada tahun 2026 akan dilakukan pekerjaan pembangunan jalan di Desa Loleo Jaya.
Dalam kesempatan yang sama, IPMI turut menyampaikan sejumlah persoalan di SMP Negeri 25 Halmahera Selatan, di antaranya:
- Adanya SK PPPK pada bagian tata usaha yang dialihkan tugasnya menjadi cleaning service oleh kepala sekolah.
- Gaya komunikasi kepala sekolah yang dinilai bernuansa pengancaman serta membawa relasi vertikal sebagai alat tekanan.
- Sikap kepala sekolah yang dianggap terlalu kaku terhadap kegiatan tenaga pengajar dengan alasan keterbatasan anggaran.
Selain itu, IPMI juga mengungkap persoalan upah material masyarakat yang belum terbayarkan akibat miskomunikasi antara warga dan kontraktor lapangan, dengan nilai berkisar Rp2.000.000 hingga Rp75.000. Bagi masyarakat pesisir, nilai tersebut dinilai sangat berarti karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup sehari-hari.
Menanggapi seluruh persoalan tersebut, Bupati Halmahera Selatan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap laporan yang disampaikan.
Koordinator Lapangan aksi, Alfian M. Hamzah, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan atas sejumlah tindak lanjut yang telah dilakukan. Namun ia menegaskan bahwa persoalan yang belum terselesaikan harus dituntaskan secara menyeluruh.
“Pemerintah daerah juga perlu memperbaiki manajemen birokrasi agar tidak lagi berdampak langsung pada masyarakat kecil, khususnya masyarakat pesisir dan kepulauan,” tegas Alfian. (*)
