Indomalut.com, Taliabu – Kabupaten Pulau Taliabu gagal meraih program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) karena ketidakakuratan data. Proses pendataan yang tidak akurat menjadi kendala utama dalam penerimaan program tersebut, Senin (02/03/2026).
Masalah ketidakakuratan data tersebut kemudian menjadi sorotan publik, yang menuntut adanya perbaikan dalam sistem pendataan untuk mencegah kegagalan serupa di masa mendatang.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Waode Nurlina, mengajak semua pihak untuk menjadikan kegagalan tersebut sebagai momentum evaluasi menyeluruh, khususnya oleh Pemerintah Daerah.
“Soal Kampung Nelayan Desa Merah Putih ini harus menjadi momentum untuk semua pihak mengevaluasi, terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu sebagai pengambil kebijakan,” Ujar Nurlina, Senin (02/03/2026).
Nurlina juga mengapresiasi upaya penyuluh yang berperan menjembatani antara pemerintah dan nelayan, meskipun jumlah mereka terbatas dibandingkan dengan luas wilayah pesisir Taliabu. Namun, ia menegaskan, masalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan isu struktural yang harus segera diatasi.
“Keterbatasan jumlah penyuluh adalah masalah struktural yang harus dijawab oleh Dinas Perikanan dan Pemerintah Daerah secara strategis, bukan sekadar dijadikan alasan di balik kegagalan program KNMP,” tegasnya.
“Kegagalan data ini adalah ‘alarm’ bahwa penguatan infrastruktur SDM penyuluh sudah tidak bisa ditunda lagi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Nurlina menyarankan agar Dinas Perikanan lebih kreatif dalam menutup kekurangan SDM, misalnya dengan efisiensi tata kelola atau digitalisasi pendataan.
“Ke depan, Dinas Perikanan perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan data agar beban penyuluh yang berdedikasi tinggi tidak semakin berat,” ungkapnya.
Nurlina juga menekankan pentingnya pembenahan basis data yang lebih akurat.
“Daerah harus cerdas dalam memanfaatkan peluang anggaran pusat (APBN) untuk efisiensi anggaran. Pemerintah Pusat memberikan bantuan berdasarkan data akurat, bukan asumsi,” jelas Nurlina.
Ia mengingatkan, jika administrasi daerah lemah, Taliabu akan terus menjadi penonton di tengah melimpahnya program nasional.
Selain itu, ia mendorong sektor Pertanian dan Perikanan untuk segera melakukan digitalisasi dan validasi data nelayan serta petani, baik untuk keperluan bantuan sosial maupun untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, hal tersebut sangat penting untuk memperbaiki perekonomian daerah.
Poin-poin evaluasi untuk Dinas Terkait:
- Validasi Data Lapangan: Dinas Perikanan harus memastikan bahwa setiap nelayan memiliki identitas profesi yang diakui oleh sistem pusat.
- Sinkronisasi Lintas OPD: Data kemiskinan dan data sektoral harus diselaraskan agar profil daerah layak menerima bantuan strategis.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Aparatur pengelola data harus memahami standar kriteria yang ditetapkan kementerian pusat.
“Kegagalan KNMP di Desa Merah Putih adalah pelajaran berharga. Jangan sampai ego sektoral dan kemalasan administratif terus mengorbankan kesejahteraan masyarakat Taliabu,” tegas Nurlina.
Ia juga menilai, KNMP, sebagai program strategis Pemerintah Prabowo Gibran, bertujuan mendobrak perekonomian di tingkat bawah.
“Sangat disayangkan jika Taliabu yang memiliki potensi kelautan besar gagal mendapatkan program ini hanya karena ketidakcukupan data nelayan. Ini harus menjadi evaluasi bagi berbagai pihak,” kata Nurlina.
Koordinasi lintas sektor di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, menurut Nurlina, sangat penting untuk memperbaiki masalah yang ada.
“Terkhusus Dinas Perikanan, saya kira kegagalan kita belum mendapatkan KNMP merupakan pembelajaran bersama untuk memperbaiki kendala yang ada,” ujarnya.
Mengingat Musrenbang Kabupaten Pulau Taliabu yang akan segera berlangsung, Nurlina menegaskan pentingnya koordinasi maksimal, terutama dalam tabulasi data kelautan, perikanan, dan pertanian.
Ia juga menyampaikan, Pemda Taliabu harus berperan aktif dalam mengoptimalkan peluang dari pemerintah pusat.
“Di tengah efisiensi anggaran, kita diberi peluang untuk mendapatkan program-program dari pusat. Ini tentunya perlu disambut dengan kemampuan administrasi yang baik, terutama dalam pendataan atau tabulasi data yang menjadi acuan pemerintah pusat untuk memberikan program kepada daerah,” tegasnya.
“Ini sangat penting untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pulau Taliabu,” pungkas Nurlina. (*)
