Indomalut.com, Halmahera Barat — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Maluku Utara secara tegas mendesak pemerintah daerah hingga pemerintah pusat agar segera mengambil langkah konkret, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam menangani dampak banjir yang kembali melanda Desa Gamlamo, Kabupaten Halmahera Barat.
Banjir akibat luapan sungai yang tidak mampu menampung debit air saat hujan deras tersebut telah menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan serius. Kondisi ini dinilai sebagai bukti lemahnya penanganan bencana dan buruknya sistem mitigasi yang selama ini dijalankan pemerintah.
Ketua LMND Maluku Utara, Sahrul M. Naim, menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada bantuan darurat yang bersifat sementara. Menurutnya, pemerintah wajib memastikan pemulihan menyeluruh yang menjamin keselamatan dan masa depan masyarakat terdampak.
“Rumah-rumah warga yang rusak akibat banjir harus segera dibangun kembali dan dijadikan prioritas utama pemerintah provinsi. Negara tidak boleh abai terhadap keselamatan rakyatnya. Ini adalah tanggung jawab konstitusional,” tegas Sahrul dalam keterangannya, Rabu (14/01/2026).
Sahrul menilai, banjir di Desa Gamlamo bukan semata-mata bencana alam, melainkan juga cerminan kegagalan pemerintah dalam perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana. Banyak rumah warga yang berdiri di bantaran sungai tanpa perlindungan memadai, sehingga setiap musim hujan selalu berada dalam ancaman.
“Ini bukan kejadian pertama. Setiap hujan deras, warga kembali menjadi korban. Artinya, pemerintah gagal belajar dari bencana sebelumnya,” ujarnya.
LMND Maluku Utara secara keras menolak jika pemerintah kembali membangun rumah warga di lokasi rawan bencana. Mereka mendesak agar pemerintah segera melibatkan tenaga ahli kebencanaan dan lingkungan untuk melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil kebijakan pembangunan kembali.
“Bagi rumah warga yang berada di tepi sungai dan mengalami kerusakan parah, pemerintah harus segera menghadirkan ahli untuk menentukan lokasi hunian baru yang aman dan layak. Jangan ulangi kesalahan dengan membangun di tempat yang sama,” lanjutnya.
Lebih jauh, LMND Maluku Utara menegaskan bahwa tanggung jawab penanganan bencana tidak boleh saling lempar antara pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. Seluruh tingkatan pemerintahan wajib bersinergi agar penanganan bencana tidak bersifat reaktif, melainkan fokus pada pencegahan jangka panjang.
“Tanpa sinergi dan komitmen serius, bencana akan terus berulang dan rakyat terus menjadi korban,” jelas Sahrul.
Selain itu, LMND Maluku Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal dan mengawasi proses penyaluran bantuan agar tepat sasaran serta tidak disalahgunakan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai mutlak diperlukan dalam situasi darurat.
Di tengah ancaman cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi, LMND Maluku Utara menuntut pemerintah agar segera bertindak cepat, tegas, dan berpihak pada rakyat demi melindungi keselamatan serta menjamin hak hidup layak masyarakat Desa Gamlamo, Kabupaten Halmahera Barat.
“Keselamatan rakyat tidak boleh ditawar. Pemerintah harus hadir, bukan sekadar berjanji,” tutup Sahrul. (*)
