Oleh: Ade Maulana Yusuf Co-Founder Ekologi Sosial Institute Indonesia (ESII)
BANYAK hikmah yang perlu diambil dari fenomena bencana di Sumatera. Termasuk sikap dan upaya resiliensi yang sedang dan telah semua pihak lakukan.
Namun tersisa catatan yang sama-sama perlu kita perbaiki lagi. Khususnya mengenai pola komunikasi yang dibangun negara terhadap publik.
Alih-alih membawa kabar kepastian atau menunjukkan belasungkawa yang mendalam, beberapa pejabat negara justru melontarkan narasi agar masyarakat bisa ‘memahami’ posisi pemerintah.
Fenomena ‘minta dimaklumi, atau ‘minta dipercaya’ ini seolah dinormalisasi menjadi tren komunikasi politik yang mengkhawatirkan.
Negara, yang secara konstitusional merupakan pelindung warga, namun seakan bertukar peran menjadi entitas yang minta dilindungi dalam konteks moral oleh korbannya sendiri.
Demikianlah yang menjadi cermin dari gagal pahamnya negara dalam membangun komunikasi politik yang efektif di masa krisis bencana atau bahkan krisis kemanusiaan belakangan ini.
Analisa Framing dan Krisis Kepercayaan
Kegagalan ini dapat dibongkar melalui konsep framing dan manajemen komunikasi krisis.
Meminjam istilah Robert Entman, framing yaitu cara komunikator menekankan aspek-aspek tertentu dari realitas untuk mendorong interpretasi khusus.
Dalam konteks bencana, negara kerap menggunakan unsur administratif-birokratis.
Mereka membingkai krisis sebagai masalah prosedur yang rumit, anggaran terbatas, atau faktor alam yang tak terelakkan.
Namun, dalam teori komunikasi krisis (seperti model CERC), prinsip utama yang harus ditegakkan ialah express empathy (menunjukkan empati).
Masyarakat yang terdampak bencana berada dalam kondisi psikologis yang rentan, yakni yang membutuhkan validasi atas penderitaan mereka.
Ketika negara justru meminta masyarakat untuk bisa ‘memahami’ beban kerja pemerintah, maka terjadilah benturan framing.
Syahdan, sehingga masyarakat memandang bencana sebagai tragedi kemanusiaan, sementara negara melihatnya sebagai masalah teknis-logistik.
Ketidakmampuan negara untuk menyesuaikan frekuensi komunikasinya dengan kondisi psiko-sosial warga inilah yang menyebabkan kesan pemerintah sering dianggap nir-empati dan elitis.
Hegemoni untuk Memohon Pemakluman
Jika kita berupaya untuk membongkar narasi komunikasi kekuasaan saat ini, permintaan agar negara dapat dipahami sebenarnya merupakan upaya terselubung untuk mempertahankan legitimasi.
Dalam banyak kasus, saat kritik muncul mengenai lambatnya evakuasi atau buruknya mitigasi, jawaban yang kerap kali hadir senantiasa bersifat defensif.
Pejabat publik cenderung memamerkan statistik kerja keras atau ‘capture’ peninjauan lapangan sebagai alat bukti agar publik merasa segan untuk mengkritik.
Padahal, secara esensial, kritik masyarakat di tengah bencana adalah bentuk tuntutan atas hak asasi manusia. Dengan meminta masyarakat untuk memahami, negara secara implisit sedang mendomestifikasi kritik.
Kritik bukan lagi dinilai sebagai masukan yang konstruktif guna perbaikan sistem, tapi dianggap bentuk ketidaksabaran atau ketidaktahuan warga terhadap kerumitan birokrasi.
Hal ini menciptakan gap komunikasi semakin tebal antara penguasa yang merasa sudah bekerja total dan rakyat yang merasa belum terselamatkan.
Gagal Paham Urusan Komunikasi
Sikap pejabat publik yang melulu untuk minta dipahami merupakan strategi komunikasi yang gagal total dalam meredam krisis.
Alih-alih menciptakan stabilitas, narasi ini justru memicu kemarahan publik.
Menukil konteks psikologi massa, pihak yang memegang kendali (negara) namun bersikap seolah-olah sebagai korban (victim playing) hanya akan kehilangan kepercayaan (public trust).
Komunikasi politik yang efektif dalam bencana seharusnya bersifat victim-centered (berpusat pada korban).
Saat negara gagal menunjukkan akuntabilitas, transparansi dan justru sibuk mengurusi ycitra dengan narasi minta dimaklumi, mereka sebenarnya sedang mengalami kebangkrutan empati.
Kegagalan komunikasi ini lebih berbahaya daripada bencana itu sendiri, karena ia menghancurkan modal sosial yang paling berharga kepercayaan rakyat kepada institusi negaranya.
Sudah saatnya negara menghentikan retorika yang meminta masyarakat untuk memaklumi keterbatasan pemerintah di saat krisis.
Negara harus kembali pada substansi komunikasi yang bermuara pada empati dan akuntabilitas.
Pejabat publik perlu menyadari bahwa dalam kontrak sosial, rakyat membayar pajak dan memberikan mandat kekuasaan justru agar mereka tidak perlu memahami kegagalan sistem saat nyawa mereka terancam.
Komunikasi bencana yang baik adalah komunikasi yang hadir untuk menenangkan, memberikan solusi konkrit, dan mengakui kelemahan dengan rendah hati bukan komunikasi yang sibuk meminta pembelaan moral di atas penderitaan korban terdampak.
