Indomalut.com, Halbar – Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Barat kembali menuai kritik masyarakat. Keluhan mulai dari lambatnya pelayanan, minimnya fasilitas hingga sering kosongnya obat menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.
Di tengah berbagai keluhan tersebut, publik juga mempertanyakan pengelolaan anggaran rumah sakit yang disebut mencapai miliaran rupiah. Informasi yang beredar menyebut belanja obat RSUD mencapai Rp4,6 miliar, sementara pendapatan BLUD rumah sakit dikabarkan menyentuh Rp22 miliar.
Koordinator Lapangan Aliansi Peduli Obat dan Transparansi Kesehatan, Rifai, menilai kondisi itu sangat memprihatinkan. Menurutnya, masyarakat seharusnya mendapat pelayanan kesehatan yang layak dari rumah sakit daerah, bukan justru dibebani dengan berbagai persoalan pelayanan.
Rifai juga menyoroti pasien BPJS yang diduga masih dipaksa membeli obat di luar rumah sakit menggunakan biaya pribadi. Bahkan, proses pengembalian biaya obat disebut berjalan lambat dan belum seluruhnya diselesaikan pihak rumah sakit.
Selain itu, publik mulai mempertanyakan tanggung jawab Direktur RSUD Halmahera Barat atas berbagai persoalan yang terjadi. Mulai dari buruknya pelayanan, minimnya fasilitas hingga kekosongan obat dinilai menjadi tanggung jawab pimpinan rumah sakit.
Atas dasar itu, Aliansi Peduli Obat dan Transparansi Kesehatan mendesak Panitia Khusus (Pansus) BLUD RSUD segera merekomendasikan pergantian Direktur RSUD kepada Bupati Halmahera Barat. Mereka juga meminta aparat penegak hukum melakukan audit transparan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
Rifai mengingatkan pihak manajemen RSUD agar tidak anti kritik dan menjadikan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi. Ia meminta Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi total terhadap pelayanan dan tata kelola RSUD demi kepentingan masyarakat Halmahera Barat.
