Indomalut.com, Halmahera Selatan – Aliansi Revolusi Agromaritim yang terdiri dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Indari (IPMI), Gerakan Pemuda Pelajar Mahasiswa Loleo Jaya (GPPML), serta Gerakan Persatuan Mahasiswa Obi (GPMO) Maluku Utara menyampaikan secara terbuka hasil pertemuan resmi dengan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan kepada seluruh masyarakat Halmahera Selatan.
Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin, 19 Januari 2026, bertempat di Ruang Kerja Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, kurang lebih pukul 11.00 hingga 14.30 WIT. Dalam pertemuan itu, aliansi menyampaikan persoalan mendasar yang bersifat mendesak dan darurat, khususnya terkait lumpuh atau masalah akses dan layanan transportasi laut di beberapa Pelabuhan Obi, Pelabuhan Loloe Jaya, dan Pelabuhan Laut Indari. Salah satunya penyebab hal itu bisa terjadi akibat dari Rute Kapal Venecia yang tidak sampai atau menjangkau beberapa pelabuhan di Obi, Pelabuhan Loleo Jaya, dan Pelabuhan Laut Indari.
Aliansi menegaskan bahwa persoalan transportasi laut tidak bisa lagi ditangani secara lambat dan birokratis. Bermasalahnya Pelabuhan di beberapa Pelabuhan Obi, Pelabuhan Loleo Jaya, dan Pelabuhan Laut Indari telah berdampak langsung pada terhambatnya mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan visi pembangunan daerah berbasis agromaritim yang selama ini digaungkan pemerintah daerah.
Ketua Umum IPMI, Sahrul Rajaloa, menegaskan bahwa keterlambatan penanganan sama dengan membiarkan ketidakadilan terus berlangsung di wilayah pesisir.
“Masalah transportasi laut ini tidak boleh lagi ditunda. Setiap hari keterlambatan adalah kerugian nyata bagi rakyat. Pemerintah daerah harus bertindak cepat dan tegas, karena yang dipertaruhkan adalah kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kepulauan,” tegas Sahrul.
Sementara itu, Ketua Umum GPPML, Muhammad Yusuf, menyebut lambannya respons pemerintah sebagai bukti lemahnya keberpihakan terhadap masyarakat di pesisir.
“Pelabuhan Loleo Jaya tidak membutuhkan kajian berlarut-larut. Masalahnya jelas dan sudah dirasakan berbulan-bulan. Yang dibutuhkan adalah keputusan cepat dan tindakan segera, bukan wacana yang terus diulang,” ujar Yusuf.
Dari hasil pertemuan tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti permasalahan transportasi laut di beberapa Pelabuhan Obi, Pelabuhan Loleo Jaya, dan Pelabuhan Laut Indari. Namun demikian, Aliansi Revolusi Agromaritim menegaskan bahwa komitmen tersebut harus diterjemahkan dalam langkah cepat, terukur, dan memiliki tenggat waktu yang jelas, agar tidak kembali menjadi janji tanpa realisasi.
Ketua Umum GPMO Maluku Utara, Rahman Udin, menegaskan bahwa aliansi tidak akan mentolerir pola penanganan yang lamban.
“Kami menuntut penanganan yang cepat dan nyata. Pemerintah daerah harus berani menetapkan target waktu dan membuka prosesnya ke publik. Jika penanganan kembali berlarut-larut, maka ini adalah bentuk kegagalan menjalankan mandat rakyat,” tegas Rahman.
Ia menambahkan bahwa Aliansi Revolusi Agromaritim akan terus melakukan pengawalan dan siap mengambil langkah yang lebih tegas jika tidak ada perkembangan signifikan dalam waktu dekat.
“Akses transportasi laut adalah hak dasar rakyat. Jika pemerintah masih bekerja dengan ritme lambat, maka kami akan meningkatkan tekanan demi memastikan hak tersebut dipenuhi. Walaupun demikian Ia menekankan seharusnya tampa adanya (ancaman) tekanan, seharusnya PEMDA sudah seharusnya menyelesaikan masalah ini” pungkasnya.
Aliansi Revolusi Agromaritim juga mengajak seluruh elemen masyarakat Halmahera Selatan untuk bersama-sama mengawasi dan mendesak pemerintah daerah agar segera merealisasikan penanganan transportasi laut sebagai fondasi utama pembangunan agromaritim yang adil, cepat, dan berkelanjutan. (*)
