Indomalut.com, Haltim – Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah (PD PM) Halmahera Timur meminta DPRD Halmahera Timur memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait penganggaran proyek pemeliharaan kanal di Kota Maba yang bernilai Rp40,8 miliar.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua PD PM Haltim, Julfikram Hi. Idris, yang menilai polemik mengenai proyek tersebut tidak seharusnya hanya dibebankan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pelaksana kegiatan.
Menurut Julfikram, seluruh program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melewati tahapan pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, sehingga lembaga legislatif juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan kepada publik.
“Proyek ini menjadi perhatian masyarakat karena nilai anggarannya cukup besar. Karena itu, DPRD perlu menjelaskan proses pembahasan dan pengawasannya agar publik memperoleh informasi yang utuh,” katanya.
Ia menilai keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pengelolaan anggaran daerah dan memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan publik.
Julfikram juga menyoroti pentingnya fungsi pengawasan DPRD setelah suatu program disetujui dan masuk dalam APBD. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Masyarakat tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi membutuhkan penjelasan yang transparan dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses penganggaran,” ujarnya.
PD PM Haltim berharap DPRD dapat menyampaikan informasi secara terbuka agar polemik yang berkembang di tengah masyarakat dapat dijawab dengan data dan penjelasan yang jelas.
